Sejarah Terbentuknya PBB Secara Lengkap dan Tujuan Pembentukannya

Pada pertengahan abad ke-20, dunia baru saja diguncang oleh dua perang besar yang menelan jutaan nyawa manusia dan menghancurkan peradaban di berbagai belahan dunia. 

Setelah Perang Dunia I berakhir tahun 1918, negara-negara pemenang mencoba mencegah perang serupa dengan membuat Liga Bangsa-Bangsa. Organisasi tersebut dibentuk dengan harapan menjadi wadah diplomasi internasional dan menjaga perdamaian. Namun kenyataannya, Liga Bangsa-Bangsa gagal menghentikan agresi militer negara-negara seperti Jepang, Italiadan Jerman pada dekade 1930-an. Akibat lemahnya wewenang dan tidak adanya kekuatan nyata untuk mencegah perang, Liga Bangsa-Bangsa runtuh di tengah laju Perang Dunia II yang dimulai tahun 1939. 

Kegagalan itu menjadi pelajaran bahwa dunia memerlukan organisasi internasional yang lebih kuat, lebih inklusif, dan memiliki legitimasi luas untuk menjaga perdamaian global dan menyelesaikan konflik secara damai.

Seiring berkecamuknya Perang Dunia II, tokoh-tokoh pemimpin negara Sekutu mulai merancang tatanan dunia baru setelah perang usai. 

Kala itu Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill mengadakan pertemuan di atas kapal di Atlantik pada Agustus 1941. Pertemuan tersebut menghasilkan Piagam Atlantik, sebuah deklarasi berisi prinsip-prinsip seperti hak menentukan nasib sendiri, kerjasama ekonomi internasional dan penolakan agresi militer.

Piagam Atlantik menjadi cikal bakal ide dibentuknya organisasi internasional baru. Pada tahun 1942, istilah “United Nations” pertama kali digunakan dalam Deklarasi Bangsa-Bangsa, yang ditandatangani oleh 26 negara Sekutu. Istilah tersebut mengacu pada aliansi negara yang berjuang melawan kekuatan Poros. Gagasan tersebut semakin dikembangkan melalui konferensi-konferensi besar selama perang berlangsung.

Setelah Roosevelt meninggal dunia, Presiden Harry S. Truman melanjutkan komitmen untuk membentuk organisasi internasional permanen. Pada tahun 1944, konferensi Dumbarton Oaks diadakan di Washington. Dari sinilah untuk pertama kalinya rancangan struktur organisasi PBB dirumuskan lebih konkret. 

Dalam konferensi ini, Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet dan Tiongkok menyusun rancangan pembentukan lembaga-lembaga utama seperti Dewan Keamanan, Majelis Umum dan Mahkamah Internasional. Namun belum semua negara menyepakati mekanisme hak veto bagi anggota tetap Dewan Keamanan, ini masih menjadi perdebatan panjang. 

Perdebatan tersebut akhirnya diselesaikan dalam Konferensi Yalta tahun 1945 antara Roosevelt, Churchill, dan Stalin. Ketiga pemimpin tersebut sepakat konsep hak veto untuk lima negara pemenang perang: Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, Prancis, dan Tiongkok. Keputusan ini dianggap penting untuk memastikan negara-negara besar mau bergabung dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Walau kontroversial karena memberi kekuasaan lebih pada lima negara, hak veto dianggap solusi realis untuk menjaga kestabilan internasional.

Tahap krusial pembentukan PBB terjadi dalam Konferensi San Francisco yang berlangsung dari 25 April hingga 26 Juni 1945. Sebanyak 50 negara berkumpul untuk membahas dan menyempurnakan Piagam PBB berdasarkan rancangan Dumbarton Oaks dan kesepakatan Yalta. 

Setelah dua bulan diskusi intensif, pada tanggal 26 Juni 1945, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Charter) secara resmi ditandatangani. Piagam ini terdiri dari 111 pasal yang mengatur tujuan, prinsip, struktur, dan mekanisme kerja PBB. 

Dalam Piagam PBB tercantum empat tujuan utama yaitu menjaga perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan persahabatan antarbangsa, mencapai kerjasama internasional di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta menjadi pusat penyelarasan tindakan bangsa-bangsa dalam mencapai tujuan tersebut. 

Pada tanggal 24 Oktober 1945, Piagam PBB mulai berlaku setelah diratifikasi oleh mayoritas negara penandatangan, termasuk lima anggota tetap Dewan Keamanan. Tanggal itu kemudian diperingati sebagai Hari PBB setiap tahunnya.

Setelah resmi berdiri, PBB tidak hanya menjadi simbol harapan, tetapi juga wadah nyata bagi negara-negara di seluruh dunia untuk berunding, bekerja sama, dan mencari solusi berbagai masalah internasional. 

PBB memiliki enam organ utama yaitu Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC), Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional, dan Sekretariat. 

Majelis Umum berfungsi sebagai forum deliberatif dimana seluruh negara anggota memiliki suara yang setara. 

Dewan Ekonomi dan Sosial bertugas menangani kerja sama dan pembangunan. Mahkamah Internasional menjadi lembaga peradilan internasional yang berkedudukan di Den Haag. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang bertugas menjalankan program-program PBB dan menjadi diplomat tertinggi dunia. Jabatan Sekjen pertama dipegang oleh Trygve Lie dari Norwegia. Salah satu lembaga yang unik adalah Dewan Keamanan yang memiliki kewenangan paling kuat, termasuk menentukan sanksi, mengirim pasukan penjaga perdamaian, dan mengambil tindakan militer kolektif jika diperlukan. Dewan Keamanan terdiri dari 15 negara: 5 tetap dengan hak veto dan 10 anggota tidak tetap yang dipilih secara berkala.

Pada masa awal berdirinya, PBB langsung menghadapi masalah besar yaitu konflik di Timur Tengah, perang saudara di berbagai negara, serta kelaparan dan pengungsian besar pasca perang. 

PBB berperan dalam pembentukan negara Israel tahun 1948, meski hingga kini konflik tersebut masih terus berlangsung dan menjadi tantangan besar bagi PBB. 

PBB juga membantu dalam proses dekolonisasi di Asia dan Afrika, memberikan mandat pengawasan pemilu, membantu pengungsi, serta memfasilitasi lahirnya negara-negara baru. Program-program seperti UNICEF, WHO, UNESCO, FAO dan UNHCR lahir dari keinginan PBB untuk tidak hanya menjaga perdamaian tetapi juga meningkatkan kualitas hidup manusia secara global. PBB jadi lebih dari sekadar lembaga diplomasi, ia menjadi organisasi kemanusiaan, pembangunan dan perdamaian sekaligus.

Namun perjalanan PBB tidak selalu mulus. Selama era Perang Dingin, Dewan Keamanan PBB sering terjebak dalam kebuntuan karena adanya hak veto antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang saling berseberangan ideologinya. 

Banyak konflik seperti Perang Korea, Perang Vietnam dan invasi Soviet ke Afghanistan yang berakhir tanpa solusi konkret karena kedua kubu besar saling memblokir resolusi. 

Di sisi lain, PBB tetap berperan mengirim pasukan penjaga perdamaian (peacekeepers) ke Kongo, Siprus, Sinai, dan negara lainnya. Meski pasukan ini terbatas, mereka membantu menjaga gencatan senjata dan memonitor wilayah konflik. Banyak akademisi menyebut PBB sebagai organisasi yang “sering gagal mencegah perang besar” namun sekaligus “berhasil mencegah perang kecil menjadi lebih besar”.

Setelah Perang Dingin berakhir tahun 1991, PBB memasuki era baru. Krisis kemanusiaan di Somalia, Rwanda, dan Bosnia menjadi ujian berat. PBB dikritik karena terlambat atau tidak mampu menghentikan genosida di Rwanda tahun 1994. Namun PBB juga sukses mengawal proses rekonsiliasi di Kamboja, Timor Leste, dan Afrika Selatan. 

Di samping itu, konferensi-konferensi internasional seperti Konferensi Lingkungan Hidup di Rio 1992 dan Deklarasi Milenium 2000 memunculkan agenda pembangunan global seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). PBB menjadi platform bagi dunia untuk membahas perubahan iklim, kemiskinan, kesehatan global, hingga hak asasi manusia. Pada awal abad ke-21, PBB juga aktif dalam isu terorisme global setelah serangan 11 September 2001, serta mengerahkan misi perdamaian di berbagai belahan dunia.

Peran PBB dalam isu global modern semakin luas: dari perdamaian dan keamanan, perubahan iklim, kesetaraan gender, perlindungan hak asasi, hingga penanganan pandemi seperti COVID-19. Meski sering dikritik lamban atau terlalu birokratis, PBB tetap menjadi satu-satunya organisasi internasional yang mewakili hampir seluruh negara di dunia. Kekuatan PBB justru terletak pada kemampuannya mempertemukan negara-negara dengan kepentingan berbeda dalam satu meja perundingan. Banyak krisis dunia yang setidaknya dapat dibicarakan secara multilateral di forum PBB. Disinilah letak nilai penting organisasi ini: menyediakan mekanisme legal, diplomatik, dan moral untuk menyelesaikan konflik secara damai.

Meski menghadapi tantangan besar, PBB terbukti bertahan lebih lama dari Liga Bangsa-Bangsa dan masih relevan hingga saat ini. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, PBB menjadi simbol harapan. Ia bukan organisasi yang sempurna, tetapi tanpa PBB, mungkin dunia jauh lebih kacau. Ia lahir dari penderitaan manusia dalam perang, berkembang melalui konsensus, dan terus berjuang mewujudkan tujuan mulia: perdamaian dan keadilan internasional. Rakyat dunia tidak lagi ingin menyaksikan kehancuran seperti di masa lalu, itulah mengapa PBB didirikan yaitu sebagai janji umat manusia untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dan bekerja bersama membangun masa depan yang lebih aman dan sejahtera untuk semua bangsa.

Bagikan Artikel ini