Mengapa Venezuela Sebagai Negara dengan Cadangan Minyak Terbesar Justru Jatuh Miskin

Venezuela sering muncul dalam berita internasional dengan gambaran yang kontras, dimana sebuah negara yang duduk di atas cadangan minyak terbesar di dunia, namun rakyatnya antre berjam-jam hanya untuk membeli roti atau sekotak susu. Ironisnya, lebih dari 300 miliar barel minyak berada di bawah tanah Venezuela, tetapi di atas permukaan, warganya menghadapi hiperinflasi, kelangkaan pangan, dan keruntuhan layanan kesehatan. 

Paradoks ini menimbulkan satu pertanyaan besar yaitu bagaimana mungkin sebuah negara dengan kekayaan alam sebesar itu justru jatuh miskin? Kisah Venezuela adalah contoh nyata dari apa yang sering disebut sebagai “kutukan sumber daya”, sebuah tragedi yang dibentuk oleh sejarah panjang keputusan buruk, korupsi yang mengakar, serta ketergantungan ekstrem pada minyak.

Sejarah Venezuela sebelum terjerumus dalam krisis sebenarnya adalah kisah tentang peluang emas yang disia-siakan. Pada awal abad ke-20, negara ini masih dikenal sebagai penghasil kopi dan kakao. Namun, penemuan ladang minyak besar di Maracaibo mengubah segalanya. 

Sejak penemuan itu, Venezuela beralih cepat dari ekonomi agraris menuju ekonomi minyak. Ladang minyak yang seakan tak ada habisnya mengalirkan miliaran dolar ke kas negara dan menjadikan Venezuela sebagai  salah satu eksportir minyak terbesar di dunia. Pada dekade 1950-an hingga 1970-an, Caracas bahkan dijuluki sebagai salah satu kota paling modern di Amerika Latin, dengan gedung-gedung tinggi, jalan raya lebar, dan gaya hidup kosmopolitan yang setara dengan kota besar di Eropa.

Namun di balik kemakmuran itu, tersembunyi benih-benih kehancuran. Kenaikan harga minyak membuat mata uang bolívar semakin kuat, fenomena yang dikenal sebagai “Sindrom Belanda”. Akibatnya, ekspor non-minyak seperti kopi dan kakao kehilangan daya saing karena menjadi lebih mahal di pasar internasional. Perlahan namun pasti, sektor non-minyak melemah dan mati suri. 

Pemerintah juga gagal melakukan diversifikasi ekonomi. Kekayaan minyak yang begitu mudah diperoleh meninabobokan penguasa, membuat mereka lebih memilih mengimpor barang konsumsi ketimbang membangun industri dalam negeri. Uang minyak yang mengalir deras, tetapi tidak diinvestasikan untuk menciptakan fondasi jangka panjang seperti pendidikan, infrastruktur, atau teknologi. Lebih buruk lagi, sebagian besar kekayaan itu bocor ke kantong elite politik dan bisnis, memupuk budaya korupsi yang sulit diberantas.

Ketika Hugo Chávez muncul di panggung politik Venezuela pada 1999, ketika itu rakyat yang sudah muak dengan ketidakadilan melihatnya sebagai penyelamat. Chávez, dengan retorika revolusioner dan janji sosialisme abad ke-21, bertekad untuk menggunakan kekayaan minyak demi kesejahteraan rakyat miskin. Ia mengkritik para elite lama yang menyelewengkan uang negara, dan berjanji akan mendistribusikan kembali kekayaan minyak secara lebih merata. 

Awalnya, harapan itu terlihat nyata. Program sosial seperti Misiones Bolivarianas menyediakan layanan kesehatan gratis, subsidi makanan, dan pendidikan bagi jutaan rakyat miskin. Harga minyak dunia yang tinggi pada awal 2000-an memperkuat popularitas Chávez, membuatnya mampu membiayai program-program tersebut dengan mudah.

Namun, di balik narasi populis yang memikat, kebijakan Chávez menyimpan bom waktu. Ia menasionalisasi industri minyak dan berbagai perusahaan swasta, menempatkan kendali penuh pada negara. Ekonomi pun berubah menjadi sistem terpusat yang mengandalkan perintah dan kontrol pemerintah. 

Chávez juga menetapkan kontrol harga barang kebutuhan pokok untuk menjaga harga tetap rendah bagi rakyat. Sepintas kebijakan ini tampak pro-rakyat, tetapi efek jangka panjangnya menghancurkan, dimana para produsen kehilangan insentif untuk berproduksi, pasar gelap tumbuh subur, dan barang-barang semakin langka di pasaran.

Selain itu, Chávez menggunakan minyak sebagai alat diplomasi. Ia menukar minyak dengan dukungan politik dari negara lain, memberi subsidi energi kepada sekutu, bahkan menjual minyak murah ke luar negeri demi memperluas pengaruh. 

Semua itu dilakukan saat harga minyak masih tinggi. Tetapi ketika harga minyak global anjlok pada pertengahan 2010-an, pondasi rapuh ekonomi Venezuela mulai runtuh. Tidak ada cadangan ekonomi lain yang bisa menopang negara. Semua sumber pendapatan bergantung pada satu komoditas yaitu minyak.

Setelah Chávez meninggal pada 2013, tongkat kekuasaan berpindah ke tangan Nicolás Maduro. Namun alih-alih memperbaiki kebijakan, Maduro justru menggandakan kesalahan pendahulunya. Ekonomi semakin dikendalikan oleh pemerintah, sementara investasi asing kabur karena iklim usaha yang represif. Produksi minyak pun menurun drastis akibat salah urus, kurangnya investasi, dan korupsi parah di perusahaan minyak negara, PDVSA. 

Pada titik ini, inflasi melonjak ke level yang hampir tidak terbayangkan. Uang bolívar kehilangan nilainya begitu cepat hingga orang-orang harus membawa kantong penuh uang hanya untuk membeli sebungkus roti. Pada 2018, inflasi tahunan Venezuela mencapai jutaan persen, sebuah angka yang membuat ekonomi formal praktis lumpuh.

Krisis ini bukan hanya soal ekonomi. Korupsi di Venezuela menjadi penyakit kronis yang melumpuhkan segala aspek pemerintahan. Uang hasil penjualan minyak seringkali masuk ke kantong segelintir elite politik dan militer. 

Sementara rakyat kesulitan membeli obat atau makanan, Namun disisi lain sejumlah pejabat justru hidup bergelimang harta dengan aset di luar negeri. 

Laporan-laporan internasional mengungkapkan bagaimana jaringan korupsi di PDVSA menggelapkan miliaran dolar dari kas negara dan meninggalkan perusahaan minyak yang dulu menjadi kebanggaan nasional dalam keadaan hampir bangkrut.

Masalah semakin kompleks ketika sanksi internasional ikut memperparah keadaan. Amerika Serikat dan beberapa negara lain menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Venezuela, khususnya terhadap ekspor minyak dan aset pemerintah. 

Tujuannya adalah melemahkan rezim Maduro yang dianggap otoriter. Namun dampaknya lebih luas membuat akses Venezuela ke pasar global semakin terbatas, membuat ekspor minyak menjadi satu-satunya sumber devisa utama anjlok lebih jauh. Bagi rakyat biasa, ini berarti antrean yang lebih panjang untuk bahan makanan, pemadaman listrik yang berkepanjangan, dan runtuhnya layanan kesehatan.

Tragedi Venezuela menunjukkan sebuah varian unik dari “kutukan sumber daya”. Kekayaan minyak yang seharusnya menjadi berkah berubah menjadi bumerang. Ketika harga minyak naik, pemerintah boros dan lalai membangun fondasi ekonomi yang sehat. 

Ketika harga turun, tidak ada cadangan untuk bertahan. Ditambah dengan korupsi sistemik, kebijakan populis yang tidak realistis, serta tekanan eksternal berupa sanksi, tentu hasil akhirnya adalah krisis multidimensi mulai dari ekonomi, politik, dan sosial.

Pelajaran dari Venezuela sangat jelas yaitu kekayaan sumber daya tidak otomatis berarti kemakmuran. Tanpa tata kelola yang baik, transparansi, dan strategi diversifikasi, sumber daya alam justru bisa menjadi jebakan yang mematikan. 

Negara-negara lain yang juga kaya minyak atau mineral seharusnya bercermin dari tragedi ini. Kekayaan sejati sebuah bangsa tidak ditentukan oleh apa yang terkubur di bawah tanah, melainkan oleh kemampuan pemimpin dan rakyatnya dalam mengelola sumber daya tersebut untuk masa depan yang berkelanjutan.

Kini, Venezuela masih berjuang mencari jalan keluar. Sebagian rakyatnya memilih meninggalkan tanah air, menciptakan salah satu krisis migrasi terbesar di Amerika Latin. Yang tertinggal menghadapi realitas pahit, supermarket kosong, rumah sakit tanpa obat, dan masa depan yang penuh ketidakpastian. 

Pertanyaan reflektif pun muncul, jika minyak adalah anugerah, mengapa Venezuela justru menjadikannya kutukan? Dan apa yang bisa dipelajari dunia dari tragedi yang sedang berlangsung ini?

Bagikan Artikel ini